Damai Terjalin, Hukum Tetap Berlaku: Munaji Hadapi Jerat Hukum Dugaan Provokasi

BLORA - Upaya mediasi intensif akhirnya membuahkan hasil di Kabupaten Blora. Konflik yang sempat memanas antara dua organisasi masyarakat (ormas) besar, Pemuda Pancasila (PP) Blora dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Blora, berhasil diredam melalui pertemuan damai yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MPC PP Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Blora, Sugianto, serta disaksikan Bupati Blora Arief Rohman dan sejumlah pejabat daerah. Rabu 15 Januari 2025.

Namun, meski perdamaian telah tercapai, proses hukum atas dugaan provokasi yang melibatkan Munaji tetap berjalan. Ketua GRIB Blora, Sugianto, menegaskan, "Kesepakatan damai sudah dibuat, tetapi proses hukum harus tetap berjalan demi keadilan."

Baca juga: Dampingi Tim Satgas Pangan Polri, Ditreskrimsus Polda Jateng Cek Ketersediaan dan Distribusi Beras di Kota Semarang

Dalam pernyataan yang ditandatangani, terdapat lima komitmen utama yang disepakati kedua pihak:
1. Mendukung penuh TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 
2. Menghindari gesekan antaranggota ormas. 
3. Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 
4. Menjaga situasi kondusif tanpa pengerahan massa atau tindakan anarkis. 
5. Siap menerima proses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Meskipun damai, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Munaji terus diselidiki oleh Polres Blora. Kasat Reskrim Polres Blora, Iptu Slamet, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti, termasuk unggahan di media sosial yang diduga memicu konflik. "Kami memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti. Proses penyelidikan akan dilakukan secara transparan, " ujar Slamet, Rabu (15/1/2025).

Baca juga: Kisruh di PWI Pusat, Pleno Tetapkan Plt Ketua Umum

Munaji berpotensi dijerat dengan sejumlah pasal hukum, antara lain: 

1. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE: Ujaran Kebencian 
   - Larangan menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. 
   - Ancaman: Hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. 

Baca juga: Ada Logo Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Portal Dewan Pers, Ninik Rahayu Perlu Klarifikasi Hal Ini!

2. Pasal 160 KUHP: Penghasutan 
   - Mengatur tindakan yang menghasut untuk melakukan kekerasan atau pelanggaran hukum. 
   - Ancaman: Maksimal 6 tahun penjara. 

3. Pasal 170 KUHP: Kekerasan Bersama 
   - Jika provokasi terbukti memicu tindakan kekerasan secara bersama-sama. 
   - Ancaman: 5 tahun 6 bulan penjara.

Baca juga: Pasukan TNI Bersama POLRI Gerak Cepat Rebut HOMEYO INTAN JAYA

Bupati Blora, Arief Rohman, mengapresiasi langkah damai ini sebagai contoh penyelesaian konflik melalui dialog. Namun, ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum. "Damai itu indah, tetapi hukum tetap harus ditegakkan demi keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat, " ujar Arief.

Masyarakat Blora menyambut baik langkah damai ini, namun menaruh harapan besar pada aparat hukum agar bertindak tegas dan adil. Proses hukum yang berjalan transparan tidak hanya menjadi solusi atas kasus ini, tetapi juga menjadi peringatan bagi pihak lain untuk menghindari konflik serupa di masa mendatang.

Baca juga: Plt Ketua Umum PWI, Zulmansyah: Jangan Beri Panggung Mereka yang tak berhak

Kesepakatan damai dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketertiban di Blora, sekaligus menjadi pondasi hubungan harmonis antarormas.

Editor: JIS Agung
Pewarta: Hardi, Humas Grib Jaya Jateng